asas pidana. Penerbitasas fundamental dalam hukum pidana. asas pidana

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 8 Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. 2 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia di Indonesia dan Penerapannya,Tujuan asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana. Sus/2020/PN. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 25 Asas nebis in idem menyatakan bahwa. Pasal itu berbunyi: “Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang. Nantinya akan dibahas juga tentang sub judulnya yaitu pengertian hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, sumber hukum acara pidana, asas-asas hukum, sifat hukum acara pidana, subjek dalam hukum acara pidana, dan lainnya. 2 b. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP). pidana di luar KUHP hanya bertumpu pada asas legalitas formal dan asas berlakunya aturan pidana menurut tempat saja. Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. 000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7. Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. asas-asas hukum dalam Islam; 3. ilmu pengetahuan hukum Pidana. Ada beberapa Asas -- asas Hukum acara pidana yaitu Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maksudnya peradilan harus cepat jangka waktu yang sudah diatur contohnya peradilan pada tingkat pertama kalau untuk mengajukan banding dikasih jangka waktu 14 hari sejak keputusan tersebut, peradilan yang sederhana artinya. D. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak. bertanggungjawab. Jakarta Hlm. 1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. Pengertian tindak pidana. 13 Strafaarfeit dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Asas Legalitas. d. Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Asas legalitas :Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas, ketentuan pidana dari undang-undang yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:Maka Indonesia menganut asas wilayah atau asas teritorialitas, yang artinya setiap orang yang melakukan delik atau tindak pidana di Indonesia, harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Azas Hukum Acara Pidana Dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa azas yaitu: 1. UNIVERSITAS MEDAN AREA. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Adat Perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia (ius constitutum) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah „hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,. Aturan-aturan hokum pidana. H. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana 20 I. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas diantaranya, yaitu sebagai berikut : Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; Asas Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence); Asas Pembuktian Terbalik; Asas Oportunitas; Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum; Semua orang diperlakukan sama di depan. b. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil 20 H. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 30 Maret 2017. 25. Kemungkinan berlakunya undang-undang baru. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. H. Untuk mencapai tujuan melindungi keluhuran martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok peradilan yang ditegaskan kembali dalam KUHAP untuk menghidupkan setiap pasal atau alinea agar senantiasa mencerminkan. BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU & TEMPAT OLEH: RISWAN MUNTHE, SH, MH. The International Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3dASAS-ASAS HUKUM PIDANA : Deskripsi Fisik: ix, 234 hlm. 27 dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Diaturdalam Pasal 5 (1) UU 14/1970 yang 2. Wirjono Prodjodikoro, S. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan A. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. Pertama, asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, yang diatur dalam Pasal 1 ayat. Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata. Mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah kasus/perkara yang tidak biasa/ringan sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive. Bandung: Mandar Maju, hal. DasarHukum Pidana Indonesia. Kumpulan artikel tanya jawab seputar masalah hukum pidana, seperti pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, hingga korupsi. pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP). Hal ini termuat dalam Pasal 2 RKUHP versi 28 Mei 2018. Asas hukum pidana (uraian umum) berdasarkan batas berlakunya menurut tempat dan orang yang terkandung dalam Pasal 2 sampai 8 KUHP, yaitu : 4 5. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 21 d. Foto: MYS. Di surat undangan tertulis waktu sidang pukul. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah 1. D. ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN DALAM PERSIDANGAN ONLINE TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid. Tindak Pidana Kekerasan Seksual a. Asas legalitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi instrumental dan fungsi melindungi. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi. Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif1 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. Tujuan hukum dapat tercapai apabilaBagaimana kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia? C. Jika undang-undang tersebut direvisi setelah kejahatan dilakukan, maka berlaku ketentuan yang. sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta Hal. 104-171), Agus Yudha Hernoko menerangkan bahwa ada sejumlah asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak menurut UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law), antara lain:. Beberapa tindakan kriminal dapat diatur dengan cara yang lebih umum atau abstrak, seperti “perbuatan merugikan keamanan negara”. c. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas islam Riau. Tohar. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. 17. Asas perlindungan merupakan pemberlakuan hukum terhadap siapa pun juga baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan. (1987). Asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). . Alf Ross, on Guilt,. pidana korupsi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sus/2020/PN Tbn)”. 26. 2 • Sebutannya adalah hukum pidana militer, bukan hukum pidana tentara seperti yang ”diperbolehkan” oleh pasal 1 UU No. Prinsip legalitas (Pasal 1 (1) KUHP), yaitu prinsip yang menentukan masing-masing pelanggaran pidana, harus diatur oleh hukum atau setidaknya undang-undang yang sudah ada / berlaku sebelum orang. 2 E. Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Asas-asas hukum acara pidana : 1. Kn. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas legalitas yang dalam hukum pidana sering disebut dengan asas nullum delictum nulla poena sine lege, dalam sejarahnya tidak menunjukkan bahwa pembaru hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang. A sas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Dahulu orang hanya menganut satu paham mengenai penyebab dari suatu kematian, namun dalam ajaran baru, orang berusaha untuk. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), hal 3. Y1 - 2023. M. Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas strict strafrecht, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. pidana sendiri dapat dimengerti. Dasar Dari Asas Hukum Pidana Islam. pelaku kekuasaan kehakiman disertai dengan asas-asas hingga pengangkatan para hakimnya. Asas legalitas bertujuan untuk adanya kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis. 39 th. Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini, antara lain asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas. H. Asas-Asas Hukum Pidana. Ada beberapa asas yang dipakai dalam hukum acara pidana, antara lain: Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Baca juga: 12 Asas Hukum Acara Pidana. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana, yakni tentang. d) Asas Legalitas, berlaku pada hukum pidana. Dengan pengetahuan hukum pidana yang memadai, masyarakat tentunya dapat menilai apakah suatu proses penegakan hukum telah berhasil menciptakan ketenteraman dalam hati nurani masyarakat. Berikut Asas Hukum Acara Pidana. Macam-macam asas-asas hukum acara pidana antara lain sebagai berikut: Asas diferensiasi fungsional: Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam. Dalam hukum pidana, asas Nebis In Idem seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Aut dedere aut punere. 1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H. Urban Studies. 3. Asas-asas Hukum Pidana. com. Tidak jarang metode-metode khusus ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum. Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. hukuman penjara;12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya. Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam MENGGALI MAKNA ASAS LEGALITAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA Ach. Asas teritorialitas juga diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2008:13) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan pidana Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Dr. 5) Asas moralitas, Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : (1) Asas Adamul Uzri. S. Ini berarti terdapat sifat dan. 144 a. 1991), hlm. Menurut Sulaiman (2019, hlm. Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Pidana, yaitu : 1. Dengan adanya asas-asas tersebut,. 1 Dalam kasus ini, terdakwa. 31. Asas Hukum Pidana. Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : a) Asas Adamul Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Asas ini berpangkal pada kepentingan masyarakat yang ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. 9. Satjipto Rahardjo. 4. Lex Privatum Vol. Asas Litis Finiri Oportet dan Asas Ne bis in Idem TERKAIT dengan interaksi antara tindak pidana pajak dan tindak administrasi pajak, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menekankan pentingnya mengakhiri upaya penegakan hukum pajak dengan memberlakukan asas. Asas Legalitas (Principle of Legality). 2. Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat Asas Legalitas Secara Hukum Asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. Adapun asas-asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini,. pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang. Menurut asas legalitas formil di atas, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan hukum pidana. Asas personalitas atau asas nasional aktif Asas personalitas adalah hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik dalam negeri maupun di luar negeri. Rangkuman 89 F. Oleh karena itu, pemahaman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989), mendefinisikan apa itu hukum pidana. PENDAHULUANPenjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Asas itikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa pihak yang membuat perjanjian, dan setiap perjanjian selalu. Panduan JDIH Provinsi Bali Bali (Provinsi)Tinjauan umum tentang tindak pidana 1. Situs Hukum - Pada artikel kali ini kita akan memasuki ke pembahasan mengenai hukum acara pidana. 56-57. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana 17 G. Indonesia: (6/2/2015). 000. Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana, ialah: 1. Teori Pidana Anak Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari peradilan terhadap orang dewasa. Asas legalitas, tidak ada tindakan dapat dipenjara kecuali oleh otoritas aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). 16 dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakanPengertian hukum pidana. Menurut Akil mengutip pendapat Andi Hamzah, istilah sistem. nondiskriminasi; d.